Kontaminasi Propaganda

Solidaritas bagiku merupakan kaliamat yang sangat berarti, karena solidaritas bagi ku adalah unity, konsolidasi kekuatan untuk bersatu!!! Namun solidaritas yang kubaca dari selembar surat kabar ini datang dari tanah kelahiranku membuatku tercenung sambil garuk-garuk kepalaku yang memang ketombean ini.

Berita hari ini adalah pejabat teras (dari wabup, sekda sampai ke camat) di daerah tanah kelahiranku ini rame-rame mencopot emblem/atribut Burung Garuda yang selama ini menempel di dada mereka, lambang yang selalu mereka banggakan karena merupakan identitas kelas sosial tertinggi di dalam rimba birokrasi di negara ini. Karena tanda itu adalah identitas bahwa yang memakai tanda itu adalah orang yang penting. Yang membingungkan aku adalah kenapa mereka beramai-ramai mencopot burung garuda tersebut,apakah mereka mau protes kepada pemerintah pusat? karena daerah kita ini masih begitu-begitu saja? Atau karena adanya kebijakan pemerintah pusat menzalimi daerah ku tercinta ini, sehingga pejabat daerah ku ini rame-rame bersolidaritas mencopot tanda burung garuda tersebut dan mogok kerja, demi memperjuangkan rakyatnya?…ternyata bukan …(kayaknya aku terlalu bermimpi deh..he.he.he..).

Menurut kabar berita lagi, ternyata telah terjadi penghinaan terhadap pimpinan daerah kami, terhadap Bupati kami, Bupati yang menang pilkada (pemilihan kepala daerah) yang harus diakui (mau tidak mau), ini adalah bupati pilihan rakyat. Penistaan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut sebagai lawan politik sang Bupati dengan menyebarkannya foto mesra sang bupati dengan istrinya, sehingga membuat bupati berang dan mengadukan masalah ini ke polisi, sehingga konon pelakunya telah tertangkap, walaupun baru satu dari 6 orang pelaku tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kita lupakan masalah penistaan tersebut, kita kembali ke masalah solidaritas ini, penistaan telah terjadi, proses hukum juga telah berjalan, karena bupati atau siapapun dia, selaku warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama di muka hukum (equality before the law), yang artinya setiap orang berada dalam posisi setara dan adil. Sehingga kita semua harus menghormati proses hukum yang dilakukan pihak berwenang tanpa harus dipengaruhi oleh hal-hal yang bertendensi politis. Lalu apa hubungan proses hukum dengan solidaritas? Kenyataannya adalah ketika proses hukum berlangsung, muncul solidaritas mencopot lambang burung garuda tersebut dengan dibumbui statement, jika proses hukum terhadap para pelaku tersebut belum jelas, maka selama itu pula para birokrat tersebut tidak akan memakai lambang identitas mereka (surat kabar lokal 9/10/2008).

Politis? …politis banget gitu deh…he.he.he…. indepedensi lembaga hukum telah di “ancam” dengan aksi politis yang mengatasnamakan solidaritas yang kekanak-kanakan itu, Dan adanya “ancaman” tersebut, adalah upaya campur tangan terhadap indepedensi insitusi hukum, atau malah ketidakpercayaan mereka terhadap institusi hukum, sehingga mereka merasa perlu “mengancam”. Sabar donk bos….semua itu butuh proses … seharusnya aksi ini tidak boleh terjadi karena bisa mengurangi kredit point institusi hukum dan merupakan preseden yang sangat buruk dalam penegakan supremasi hukum di indonesia, khususnya di Abdya.

Dan sepatutnya juga kita wajib menghormati proses hukum, tidak boleh menghakimi tersangka sebelum adanya putusan tetap pengadilan yang menetapkan tersangka bersalah (presumtion of innocent), karena harus di buktikan di pengadilan bahwa tersangka betul bersalah, bagaimana jika fakta di persidangan justru membuktikan lain? bahwa yang di dakwakan ternyata tidak terbukti? Atau, toh bisa aja dia dikorbankan oleh orang lain? Dan bagaimana jika yang dituduhkan itu benar?? Bukankah terlalu premature dan berlebihan aksi solidaritas ini? Dan walaupun aksi solidaritas itu cuma sebatas mencopot emblem/atribut Burung Garuda tanpa diikuti oleh aksi mogok kerja, sehinggga tidak mengganggu pelayanan publik, namun aksi tersebut telah membuktikan bahwa lembaga penyelenggara pemerintahan di Abdya bukan lagi lembaga penyelenggara pemerintahan karena permasalahan ranah pribadi atau malah ranah politik telah dicampuradukan menjadi permasalahan publik. Betul, yang di zalimi adalah seorang bupati, tetapi tidak bijak rasanya merajuk terhadap rakyat, sehingga begitu timbul masalah, serta merta mencopot lambang negara tersebut, dan kenapa aksi sang Bupati ini memicu pejabat-pejabat di Abdya latah ikut mencopot lambang burung garuda tersebut? walau dengan alasan jabatan bupati telah dilecehkan, tetapi rakyat tidak pernah melecehkan, yang melecehkan adalah lawan politiknya yang berupa individu atau sekolompok orang, bukan rakyat keseluruhannya, dan kenapa harus perasaan rakyat yang harus dikorbankan? Atau, Apakah memang rakyat diposisikan sebagai lawan politiknya? Kasian rakyat…… aksi ini juga memamerkan arogansi, karena aksi ini juga sepertinya ingin menghakimi rakyat Abdya yang tidak tahu menahu dengan koflik yang terjadi antara Bupati dan lawan politiknya …. entahlah…….

Namun yang pasti, Pegawai Negeri Sipil adalah suatu sistem birokrasi yang harus bisa menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi rakyat dan terbebas dari yang namanya politisasi birokrasi, rakyat tidak butuh trik politik, manuver politik atau lawan politik atau apalah namanya, tapi rakyat hanya butuh kesejahteraannya terjamin.

Duh, malu rasanya membahas persoalan solidaritas para birokrat ini, yang bagiku (semoga bukan) mungkin hanya sebatas aksi cari muka kepada atasan, jika dugaanku benar, maka inilah potret mental penyelenggara negara di daerah. Entah kapan kita bisa terbebas dari lingkaran setan politik busuk ini dan mulai berpikir secara jernih, sehingga kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas, bukan kepentingan individu, kelompok atau golongan.